Kericuhan di Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut: Tuntutan Transparansi atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

masukkan script iklan disini

Kericuhan di Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut: Tuntutan Transparansi atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

Medan, Kamis, 19 Desember 2024– Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (18/12/2024) di Hotel Grand Mercure, Medan Timur, berubah ricuh akibat insiden pembagian amplop berisi uang kepada wartawan yang tidak merata. Kejadian ini memicu protes dari puluhan wartawan yang merasa diperlakukan tidak adil.  

Dalam pantauan di lokasi, suasana memanas setelah pihak Kesbangpol menghentikan pembagian amplop secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Sekitar 60 wartawan yang hadir tidak menerima amplop tersebut, yang sebelumnya dikabarkan berisi uang transport senilai Rp95.000 per orang. Akibatnya, terjadi adu argumen antara wartawan dan oknum ASN Kesbangpol yang berujung pada pengusiran wartawan oleh pihak keamanan hotel.  

Para wartawan menduga adanya praktik penyalahgunaan anggaran dalam acara tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Pemprov Sumut telah menganggarkan dana ratusan juta rupiah untuk kegiatan ini, termasuk biaya transportasi bagi media. Namun, jumlah amplop yang dibagikan dinilai tidak transparan dan menimbulkan kecurigaan adanya potongan dana oleh oknum tertentu.  

Sejumlah wartawan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit anggaran kegiatan tersebut dan mengusut dugaan korupsi. "Kami menduga ada indikasi penyalahgunaan dana. Kami meminta APH segera bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang," ujar salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya.  

Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Ir. Ardan Noor, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan terkait insiden tersebut. Sikap bungkam ini dinilai semakin memperburuk persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.  

Acara yang sejatinya bertujuan untuk mempererat hubungan antar-elemen masyarakat dan pemerintahan pasca-Pemilu dan Pilkada serentak di Sumut ini justru menjadi sorotan negatif. Insiden ini berpotensi mencoreng citra Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Agus Fatoni Hasibuan, yang sebelumnya banyak mendapat apresiasi atas kinerjanya.  

Para pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah perbaikan guna memulihkan kepercayaan masyarakat serta menjaga hubungan harmonis dengan insan pers.  

(Tim Redaksi)