Ketua DPW GNI Sumut, Mukhyar Dalimunte: Revitalisasi Lapangan Merdeka Harus Transparan dan Berkeadilan

masukkan script iklan disini

Ketua DPW GNI Sumut, Mukhyar Dalimunte: Revitalisasi Lapangan Merdeka Harus Transparan dan Berkeadilan

Medan, - Proses revitalisasi Lapangan Merdeka Medan terus menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk dari organisasi masyarakat sipil. Salah satu suara yang paling lantang datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Sumatera Utara, Mukhyar Dalimunte, ST, yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pelibatan masyarakat dalam proyek besar tersebut.

Mukhyar Dalimunte, yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan berbagai isu sosial dan hak masyarakat, memberikan kritik keras terhadap proses revitalisasi Lapangan Merdeka. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa revitalisasi kawasan bersejarah ini tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai budaya dan sejarah yang telah melekat di lokasi tersebut.

"Lapangan Merdeka bukan sekadar ruang publik biasa, tapi merupakan salah satu simbol penting kota Medan yang menyimpan sejarah panjang. Revitalisasi yang dilakukan harus menghormati dan melestarikan warisan budaya ini. Kami dari GNI Sumut menuntut agar proyek ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, agar tidak mengorbankan nilai-nilai bersejarah yang ada," tegas Mukhyar.

Selain itu, Mukhyar juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Menurutnya, proyek sebesar ini seharusnya melibatkan partisipasi publik secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Mukhyar mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, terutama dalam proyek yang berdampak langsung pada mereka.

"Keterbukaan informasi adalah hal yang mutlak dalam proyek revitalisasi seperti ini. Kami mendesak pihak berwenang untuk transparan dalam setiap tahap proyek ini, terutama terkait penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Tanpa transparansi, sulit untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.

Mukhyar juga menyoroti potensi pelanggaran hukum dalam proyek revitalisasi ini. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk pelanggaran, baik yang terkait dengan prosedur hukum maupun hak-hak masyarakat, tidak boleh terjadi dalam proyek sebesar ini. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

"Revitalisasi Lapangan Merdeka harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada indikasi pelanggaran, baik itu dalam hal prosedur ataupun hak-hak masyarakat, kami dari GNI Sumut siap mendukung langkah-langkah hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan. Proyek ini tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan harus benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat," tambah Mukhyar.

Lebih lanjut, Mukhyar menekankan pentingnya memperhatikan dampak sosial dari revitalisasi ini. Ia mengingatkan bahwa revitalisasi tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar Lapangan Merdeka. Mukhyar meminta agar pemerintah daerah melakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial dari proyek ini, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

"Dampak sosial dari revitalisasi ini harus dipertimbangkan dengan serius. Kita tidak ingin melihat ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau kehilangan mata pencaharian akibat proyek ini. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting," ujarnya.

Pernyataan tegas Mukhyar Dalimunte ini menambah tekanan terhadap pemerintah daerah dan pihak terkait untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam proyek revitalisasi Lapangan Merdeka. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam advokasi sosial, Mukhyar berkomitmen untuk terus mengawal proses ini, demi memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya dilakukan secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan kasus revitalisasi Lapangan Merdeka yang masih bergulir di pengadilan, perhatian publik terhadap proses ini semakin besar. Mukhyar Dalimunte dan GNI Sumut berjanji untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan hukum serta advokasi kepada masyarakat yang terdampak. Harapannya, proyek ini dapat dijalankan dengan cara yang benar, sehingga membawa dampak positif bagi kota Medan dan warganya.(Bb)